Program MBG Tidak Langgar UUD, MK Tekankan Peran Gizi dalam Pendidikan
- calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BSDHitz, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini muncul dalam sidang uji materi yang berlangsung pada Selasa (28/4/2026).
Dalam persidangan, ahli pendidikan Prof. Joko Sriwidodo menjelaskan bahwa pemerintah memasukkan program MBG ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bergantung pada kegiatan belajar di kelas, tetapi juga kondisi fisik siswa.
“Kita tidak bisa memisahkan pendidikan dari kondisi fisik siswa. Asupan gizi yang cukup membantu mereka lebih fokus dan mudah memahami pelajaran,” ujar Prof. Joko di hadapan majelis hakim.
Ia menilai kecukupan gizi berperan langsung dalam meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar siswa. Karena itu, program MBG menjadi langkah konkret untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan.
Peran Gizi Dinilai Penting dalam Mendukung Kualitas Pendidikan
Selain itu, pemerintah merancang dan menetapkan program MBG melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Proses ini membuktikan bahwa program tersebut tidak melanggar prinsip konstitusi.
“Program ini sudah melalui proses perencanaan dan pengesahan yang jelas. Secara hukum, tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi,” tambahnya.
Dalam sidang yang sama, MK juga menyoroti pentingnya pendekatan pendidikan yang lebih menyeluruh. Lembaga ini mendorong pemerintah untuk memperhatikan faktor pendukung seperti kesehatan dan gizi siswa, bukan hanya kurikulum.
Ke depan, program MBG tidak langgar UUD dan berpotensi meningkatkan kualitas belajar siswa sekaligus mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan produktif. Program ini juga membantu mengurangi kesenjangan akses gizi di kalangan pelajar, terutama di daerah dengan keterbatasan ekonomi.
Selain itu, program MBG meningkatkan kehadiran dan partisipasi siswa di sekolah. Dengan kebutuhan gizi yang terpenuhi, siswa dapat mengikuti kegiatan belajar secara lebih optimal dan konsisten.
Pemerintah perlu terus mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan program ini agar manfaatnya merata. Dengan langkah yang tepat, program MBG dapat menjadi strategi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
- Penulis: Ana Suryana
- Editor: Nakila Khoirun Nisa
Saat ini belum ada komentar